Info :
DISPENDUKCAPIL KOTA BATU 2018
KEPUASAN ANDA ADALAH KEBAHAGIAAN KAMI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PELAYANAN ADMINISTRASI  KEPENDUDUKAN BERBASIS IT

 

 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu

Tentang Kami

 

 

Sambutan Kepala Dinas

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semuanya.

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan HidayahNya kepada kita semua, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu telah dapat menyusun Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu merupakan SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dalam memperoleh dokumen adminstrasi kependudukan. Oleh karena itu berdasar UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( KIP ) tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu wajib memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat terkait dengan dokumen kependudukan.

Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan , penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Sedangkan dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik catatan peristiwa penting kependudukan yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran .

Harapan kami dengan telah tersedianya Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dapat benar-benar membantu memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang benar tentang prosedur, tata cara dan persyaratan dalam memperoleh dokumen kependudukan. Masyarakat tidak perlu lagi datang dan pergi berulangkali untuk menanyakan berbagai bersyaratan yang harus dipenuhi, akhirnya kesalahan berkas yang selama ini masih sering terjadi bisa diminimalisir.

Semoga Website ini bermanfaat bagi aparat pemerintah terkait dan seluruh warga masyarakat Kota Batu.

Latar Belakang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu sebagai instansi pelaksana urusan administrasi kependudukan mempunyai kewajiban yang dijabarkan atas hal-hal sebagai berikut:

  1. Mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting.
  2. Memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
  3. Menertibkan dokumen kependudukan.
  4. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
  5. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
  6. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Sejak terbentuknya Pemerintahan Kota Batu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu, secara demografi Kota Batu terus mengalami perubahan. Dinamika kependudukan terus berkembang seiring dengan laju pertumbuhan dan pembangunan Kota Batu. Kebutuhan masyarakat atas pelayanan publik di berbagai aspek pun menjadi semakin perlu untuk terus ditingkatkan, tak terkecuali pelayanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Di era otonomi daerah kini masyarakat mengharapkan sebuah pemerintahan yang bersih (clean governance) dan pemerintahan yang baik (good governance) yang bisa melayani masyarakat secara profesional dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Pembenahan dan peningkatan kinerja pengelolaan serta pelayanan urusan administrasi kependudukan secara optimal menjadi hal yang sangat penting dalam menjawab berbagai tantangan tersebut. maka peningkatan terhadap segenap potensi diantaranya pengembangan aparatur, jumlah personil, pendidikan dan latihan serta kualitas pelayanan  perlu dilaksanakan.

Seiring dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan tersebut maka langkah-langkah perencanaan pembangunan melalui penyusunan Rencana Strategis SKPD menjadi hal yang penting. Diharapkan Rencana Strategis ini dapat mewujudkan rencana pembangunan yang handal dan berkesinambungan pada masa lima tahun mendatang.

Maksud & Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Tahun 2013-2017 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan program, penganggaran, dan sasaran-sasaran strategis SKPD yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang.

Renstra SKPD ini bertujuan untuk mewujudkan Visi dan mengemban Misi SKPD dengan melakukan program-program strategis melalui bidang-bidang yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu dengan mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kota Batu Tahun 2013-2017.

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan agar dapat:

  1. Merencanakan program-program untuk kurun waktu lima tahun mendatang;
  2. Mengelola keberhasilan secara sistematik;
  3. Menjadikan Renstra sebagai suatu perangkat manajerial dalam pengelolaan kepemerintahan secara efektif, efisien dan akuntabel;
  4. Mengembangkan pemikiran sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan;
  5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara prima.

Landasan Hukum

  1. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu;
  3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
  7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  8. Perda Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;
  9. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pendudukan dan Akta Pencatatan Sipil;
  10. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  11. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batu;
  12. Peraturan Walikota Batu Nomor 58 tahun 2008 tentang Rincian Fungsi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.

Profil Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Pelayanan Masa Kini (Menurut Berbagai aspek Pelayanan dan Capaian Terhadap SPM)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu telah melaksanakan pelayanan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.Pan/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik  dimana telah dilaksanakan Standard Pelayanan Minimal tersebut sebanyak 14 item antara lain sebagai berikut:

  1. Prosedur Pelayanan;
  2. Persyaratan Pelayanan;
  3. Kejelasan dan Kepastian Pelayanan;
  4. Kedisiplinan Petugas;
  5. Tanggung Jawab Petugas dalam memberikan pelayanan;
  6. Kemampuan Petugas;
  7. Kecepatan Pelayanan;
  8. Keadlian untuk mendapatkan Pelayanan;
  9. Kesopanan dan Keramahan Petugas;
  10. Kewajaran Biaya;
  11. Kesesuaian Biaya yang telah ditetapkan;
  12. Ketepatan Waktu dalam Pelayanan;
  13. Kenyamanan Lingkungan;
  14. Keamanan Pelayanan.

Jenis-Jenis Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu antara lain:

  1. Bidang Pendaftaran Penduduk melayani:
    1. Permohonan Pencetakan KTP;
    2. Permohonan Pencetakan KK.
  2. Bidang Pencatatan Kependudukan melayani:
  1. Permohonan Pencetakan Akta Kelahiran;
  2. Permohonan Pencetakan Akta Kematian;
  3. Permohonan Pencetakan Akta Perkawinan;
  4. Permohonan Pencetakan Akta Perceraian;
  5. Permohonan Pencetakan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak.

Beberapa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

  1. Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama dua tahun terakhir (tahun 2011 dan tahun 2012) terhadap 150 responden masyarakat pengguna pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu didapatkan hasil nilai IKM sebagai berikut:
  • Tahun 2011 : 71,92 dengan kategori mutu pelayanan baik
  • Tahun 2012 : 77,73 dengan kategori mutu pelayanan baik

Sehingga dapat disimpulan bahwa terjadi peningkatan IKM dari tahun 2011 hingga tahun 2012 rata-rata sebesar 5,94 %.

  1. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pendataan Kependudukan :
    1. Telah melaksanakan pendataan kependudukan guna membangun database kependudukan dalam rangka kevalidan data administrasi kependudukan
    2. Mengadakan perubahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari NIK lokal menjadi NIK berbasis Nasional
    3. Terlaksananya perekaman KTP Elektronik sesuai dengan target perekaman selama akhir tahun 2011 hingga tahun 2012
  2. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Kependudukan adalah
    1. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebesar 83,12%
    2. Cakupan penerbitan Akta Kelahiran sebesar 60,92%

 Kelemahan dan Kekuatan Internal

       Kelemahan

  1. Masih panjangnya birokrasi dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  2. Belum memadainya database kependudukan;
  3. Profesionalisme pegawai kurang memadai dengan pesatnya perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat;
  4. Kondisi ruang pelayanan serta ruang arsip kurang memadai;
  5. Kurangnya sarana transportasi untuk mendukung tugas-tugas di lapangan;
  6. Terbatasnya peluang/kesempatan bagi pegawai untuk mengikuti diklat ketrampilan maupun karier;
  7. Kedisiplinan dan motivasi kerja yang rendah/ kurangnya kualitas aparatur;
  8. Kurangnya sarana prasarana untuk melaksanakan tugas di bidang tertentu.

       Kekuatan

  1. Tersedianya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang kinerja Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK);
  2. Tersedianya Standar Pelayanan Publik;
  3. Kredibilitas pelayanan publik yang sudah diakui dan dipercaya oleh masyarakat;
  4. Adanya peraturan Perundang-undangan;

 Peluang dan Tantangan Eksternal

       Peluang

  • Minat masyarakat terhadap pelaksanaan tertib administrasi kependudukan cukup baik;
  • Adanya kebutuhan masyarakat akan pelayanan administrasi kependudukan;
  • Potensi SDA dan SDM serta SDB yang belum dioptimalkan pendayagunaannya;
  • Jumlah penduduk yang semakin bertambah;
  • Tingkat standar pendidikan yang terus meningkat;

       Tantangan

  • Adanya kemajuan teknologi dan era globalisasi;
  • Ketidakmengertian serta kurangnya pemahaman masyarakat akan arti pentingnya administrasi kependudukan;
  • Adanya pihak ketiga yang memanfaatkan proses pelayanan administrasi kependudukan;

Rumusan Permasalahan Strategis yang dihadapi masa kini

  1. Mendayagunakan personil yang memadai guna meningkatkan tertib administrasi kependudukan pada masyarakat;
  2. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan pada masyarakat;
  3. Mengoptimalkan database pada administrasi kependudukan melalui Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
  4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kutipan akta Catatan Sipil;
  5. Pemenuhan jumlah personil yang memiliki nilai kompetensi pada bidangnya;
  6. Pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan prosedur pelayanan dan penyebarluasan informasi yang dapat diakses masyarakat.

Perubahan, Kecenderungan Masa Depan yang Berpengaruh Pada TUPOKSI SKPD

       Pelayanan administrasi kependudukan harus  berjalan dengan cepat, mudah dan murah sehingga dibutuhkan SDM dan teknologi yang lebih berkualitas;

Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang perlu dilakukan (lebih efisien dan efektif)

      Internal

  1. Pelayanan KTP dengan menggunakan SIAK berbasis Nasional;
  2. Pemutakhiran data secara berkelanjutan melalui SIAK;
  3. Peningkatan SDM melalui Diklat guna menunjang program Kependudukan.
  4. Peningkatan sarana dan prasarana yang lebih memadai
  5. Peningkatan/proses pelayanan publik sesuai tuntutan yang dibutuhkanmasyarakat  meliputi : kecepatan, kualitas, harga/ biaya dan pelayanan.
  6. Penambahan dan peningkatan SDM melalui proses rekruitmen dan pelatihan-pelatihan sesuai standar, sehingga memiliki kualitas dan kapasitas yang memadai sebagai PNS yang bertugas pada dinas pelayanan.

      Eksternal

  1. Lebih diintensifkan pelaksanaan penyebarluasan informasi dan sosialisasi yang terkait dengan produk-produk pelayanan dengan memanfaatkan teknologi jaringan internet.
  2. Iklan sosialisasi administrasi kependudukan melalui media elektronik dan cetak.
  3. Kerja sama penyediaan data base kependudukan.
  4. Implementasi perencanaan perkembangan kependudukan.
BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

Balai Kota Among Tani - Gedung C Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman Kota Batu - Jawa Timur

Phone  0341 512177 : Email  

     

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.